Hukum Bisnis

Di Indonesia, ada dua bentuk usaha yang paling umum digunakan oleh para pengusaha, yaitu CV (Commanditaire Vennootschap) dan PT (Perseroan Terbatas). Kedua bentuk usaha ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang sebelum memilih salah satu dari keduanya. Salah satu pertimbangan yang penting adalah aspek hum atau kemanusiaan. Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hum dalam memilih CV atau PT sebagai bentuk usaha di Indonesia. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa CV dan PT memiliki perbedaan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan. CV dimiliki oleh minimal dua orang yang disebut sebagai sekutu, sedangkan PT dimiliki oleh minimal dua orang yang disebut sebagai pemegang saham. Dengan demikian, dalam CV, keputusan dapat diambil secara bersama-sama oleh para sekutu, sedangkan dalam PT, keputusan diambil oleh pemegang saham yang memiliki saham mayoritas. Dalam hal ini, CV lebih menekankan pada aspek hum karena keputusan diambil secara bersama-sama dan setiap anggota memiliki peran yang sama pentingnya. Selain itu, dalam hal tanggung jawab, CV dan PT juga memiliki perbedaan. Dalam CV, tanggung jawab para sekutu adalah tidak terbatas, artinya jika terjadi kerugian, para sekutu harus bertanggung jawab secara pribadi. Sedangkan dalam PT, tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada jumlah saham yang dimiliki. Dalam hal ini, CV lebih menekankan pada aspek hum karena para sekutu harus saling membantu dan bertanggung jawab satu sama lain, sedangkan dalam PT, tanggung jawab lebih terbatas dan dapat dihindari dengan membagi saham kepada pihak lain. Selain itu, dalam hal pemerintahan perusahaan, CV dan PT juga memiliki perbedaan. Dalam CV, tidak ada direktur atau komisaris yang mengatur jalannya perusahaan, sehingga keputusan diambil secara bersama-sama oleh para sekutu. Sedangkan dalam PT, ada direktur dan komisaris yang mengatur jalannya perusahaan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Dalam hal ini, CV lebih menekankan pada aspek hum karena para sekutu harus bekerja sama dan saling menghormati satu sama lain dalam mengambil keputusan, sedangkan dalam PT, ada hierarki yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, dalam hal pajak, CV dan PT juga memiliki perbedaan. Dalam CV, pajak yang dibayarkan adalah pajak penghasilan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing sekutu. Sedangkan dalam PT, pajak yang dibayarkan adalah pajak badan yang ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, CV lebih menekankan pada aspek hum karena para sekutu harus bekerja sama untuk membagi pajak secara adil, sedangkan dalam PT, pajak yang dibayarkan dapat lebih ringan karena dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hum sangat penting dalam memilih CV atau PT sebagai bentuk usaha di Indonesia. CV lebih menekankan pada aspek hum karena para sekutu harus bekerja sama, saling menghormati, dan bertanggung jawab satu sama lain dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam PT, ada hierarki yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan. Namun, tentunya keputusan akhir tetap tergantung pada kebutuhan dan keinginan dari para pengusaha itu sendiri.

Pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang outsourcing di Indonesia melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pendirian PT outsourcing: 1. Persiapan Awal Pemilihan Nama Perusahaan: Pilih nama perusahaan yang belum terdaftar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nama perusahaan harus unik dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Penentuan Alamat Domisili: Tentukan alamat domisili perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat hukum perusahaan. 2. Penyusunan Akta Pendirian Notaris: Datang ke notaris untuk menyusun akta pendirian PT. Akta ini harus mencantumkan anggaran dasar perusahaan yang meliputi nama perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan (dalam hal ini di bidang outsourcing), modal dasar, susunan pengurus, dan lainnya. Pemilihan Pengurus: Tentukan pengurus perusahaan, termasuk Direktur dan Komisaris. Minimal harus ada satu Direktur dan satu Komisaris. 3. Pengajuan Nama Perusahaan Permohonan Nama: Mengajukan permohonan nama perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapatkan persetujuan nama perusahaan. 4. Pengesahan Akta Pendirian Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM: Setelah nama disetujui, notaris akan mengajukan akta pendirian untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah disahkan, perusahaan secara resmi berbadan hukum. 5. Pengurusan Izin Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB): Daftarkan perusahaan di sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan NIB, yang berfungsi sebagai identitas perusahaan dan izin usaha dasar. Izin Operasional: Mengurus izin operasional khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing. Izin ini biasanya diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja setempat atau instansi terkait lainnya. 6. Pendaftaran ke BPJS BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan: Daftarkan perusahaan dan seluruh karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kewajiban jaminan sosial. 7. Pembukaan Rekening Bank Perusahaan Rekening Bank: Buka rekening bank atas nama perusahaan untuk keperluan operasional dan transaksi bisnis. 8. Pengurusan Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Daftarkan perusahaan untuk mendapatkan NPWP dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP): Jika perusahaan diproyeksikan memiliki omzet tertentu yang mewajibkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka harus mengurus pengukuhan ini. 9. Pendaftaran di Dinas Tenaga Kerja Pendaftaran Perusahaan: Daftarkan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan (TDP) atau dokumen serupa yang diwajibkan oleh peraturan daerah. 10. Penyiapan SOP dan Kebijakan Perusahaan SOP dan Kontrak Kerja: Siapkan Standard Operating Procedures (SOP) dan kontrak kerja yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, terutama terkait dengan hak-hak dan kewajiban karyawan yang akan dipekerjakan melalui sistem outsourcing. 11. Memulai Operasional Setelah semua izin dan pendaftaran selesai, PT outsourcing dapat mulai beroperasi dan menyediakan layanan outsourcing sesuai dengan bidang usaha yang telah didaftarkan. Catatan Tambahan: Modal: Perusahaan harus memiliki modal yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk PT yang bergerak di bidang outsourcing. Legalitas dan Kepatuhan: Pastikan perusahaan selalu mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang relevan untuk menghindari sanksi hukum. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan outsourcing dapat didirikan secara sah dan mulai beroperasi di Indonesia.

Risiko reputasi adalah potensi kerugian atau dampak negatif terhadap citra dan reputasi suatu individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Reputasi adalah persepsi umum yang dimiliki oleh orang-orang terhadap karakter, integritas, dan kualitas dari suatu entitas. Risiko reputasi dapat muncul dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan pelanggan, kemitraan bisnis, dan nilai perusahaan. Salah satu penyebab risiko reputasi adalah risiko hukum dalam arti kepatuhan dan kelemahan hukum terhadap perusahaan. Untuk itu dibutuhkan pengendalian risiko hukum dengan baik, berikut adalah area area yang perlu dikendalikan risiko dalam hukumnya : Risiko hukum adalah potensi kerugian atau konsekuensi negatif yang mungkin dihadapi oleh suatu individu, perusahaan, atau entitas lainnya sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan norma hukum yang berlaku. Risiko hukum dapat berasal dari berbagai sumber, dan dampaknya dapat melibatkan tindakan perdata, pidana, atau administratif. Beberapa contoh risiko hukum melibatkan: Pelanggaran Kontrak: Ketidakpatuhan terhadap persyaratan kontrak dapat menyebabkan tuntutan hukum oleh pihak yang dirugikan. Pelanggaran Hukum Pidana: Pelanggaran hukum pidana dapat mengakibatkan penuntutan oleh pihak berwenang dan dapat merugikan reputasi serta mengakibatkan sanksi pidana. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual: Tindakan pelanggaran hak cipta, merek dagang, atau paten dapat mengakibatkan tuntutan hukum oleh pemilik hak. Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Bisnis: Bisnis yang tidak mematuhi peraturan dan norma yang mengatur industri atau sektor tertentu dapat menghadapi sanksi administratif dan hukum. Tuntutan Hukum Pekerjaan: Konflik atau tuntutan hukum yang muncul dari hubungan kerja, seperti diskriminasi atau pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Pelanggaran Privasi dan Keamanan Data: Kehilangan atau pelanggaran data pribadi dapat mengakibatkan tuntutan hukum oleh individu yang terkena dampak dan sanksi dari otoritas pengawas data. Tuntutan Hukum Lingkungan: Pelanggaran terhadap hukum lingkungan atau peraturan perlindungan lingkungan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi administratif. Pelanggaran Hukum Internasional: Bisnis yang beroperasi di lebih dari satu yurisdiksi harus mematuhi hukum internasional yang relevan, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi dan tuntutan hukum. Manajemen risiko hukum melibatkan upaya untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Hal ini dapat mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur yang mematuhi hukum, pelibatan ahli hukum, dan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan dalam peraturan dan lingkungan hukum. Melalui manajemen risiko hukum yang efektif, suatu entitas dapat mengurangi kemungkinan tuntutan hukum dan melindungi diri dari konsekuensi yang merugikan. ( Adv Supriadi Asia ).

Untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebuah Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa syarat umum untuk mengadakan RUPS PT: Pengumuman: Pengumuman mengenai RUPS harus dilakukan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham PT dalam jangka waktu yang wajar sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. Pengumuman tersebut harus mencakup tanggal, waktu, tempat, dan agenda RUPS. Kehadiran: Untuk dapat mengadakan RUPS, harus terpenuhi kuorum atau jumlah minimum pemegang saham yang hadir atau diwakili. Syarat kehadiran pemegang saham ini biasanya diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Persiapan Agenda: Direksi perusahaan harus menyiapkan agenda RUPS yang akan dibahas. Agenda tersebut harus mencakup semua masalah yang memerlukan persetujuan atau pengambilan keputusan oleh pemegang saham. Persiapan Materi: Direksi harus menyediakan materi yang relevan dan cukup kepada pemegang saham agar mereka dapat memahami isu-isu yang akan dibahas dalam RUPS. Materi ini dapat berupa laporan keuangan, laporan tahunan, rencana bisnis, dan informasi lain yang relevan. Pemberian Hak Suara: Setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS. Hak suara ini dapat diberikan secara langsung atau melalui kuasa kepada perwakilan yang sah. Ketentuan mengenai hak suara dan kuasa ini biasanya diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Pembuatan Keputusan: Keputusan dalam RUPS biasanya diambil melalui voting atau pemungutan suara. Keputusan tersebut dapat bersifat mayoritas sederhana atau mayoritas kualifikasi, tergantung pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Pembuatan Notulen: Setelah RUPS selesai, dibuatlah notulen atau catatan rapat yang mencatat hasil pembahasan, keputusan, dan hal-hal penting lainnya yang dibahas dalam RUPS. Notulen ini harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Perlu diingat bahwa syarat-syarat RUPS PT dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mengacu pada dokumen-dokumen resmi perusahaan dan berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional yang berkompeten dalam hal ini.

Dalam kerjasama modal perusahaan ada beberapa laporan yang perlu disampaikan oleh pihak yang mengoperasikan usaha. laporan tersebut adalah laporan pelaksanaan usaha dan laporan keuangan. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan pentingnya laporan kegiatan usaha dalam kerjasama modal perusahaan. Laporan Kegiatan Usaha Laporan kegiatan usaha adalah sebuah laporan yang berisi tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama modal, diantaranya adalah menjalankan usaha yang sebaik baiknya. Dengan laporan tersebut akan diperoleh informasi upaya apa yang dilakukan oleh manajemen dalam menjalankan sebuah usaha atau modal. Apa isi Laporan Kegiatan Usaha ? Secara umum laporan dari kegiatan usaha adalah upaya manajemen dalam menjalankan usaha, baik dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan produksi, pengelolaan SDM dan pemasaran. Tetapi secara khusus adalah apa saja yang dituangkan dalam kontrak kerjasama yang perlu diupayakan oleh manajemen perusahaan. Apa Ukuran Laporan Kegiatan Usaha ? Ukuran laporan kegiatan usaha adalah prinsip prinsip manajemen secara umum, dan secara khusus terikat dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, kontrak dan peraturan lain seperti peraturan perusahaan.   Apa Fungsi Laporan Usaha ? Fungsi laporan usaha bagi manajemen adalan untuk membuktikan telah melakukan upaya sebaik baiknya, tidak ada kecerobohan, kelalaian atau ketidak hati hatian dalam menjalankan usaha. Hal ini terkait bahwa dalam mengupayakan usaha berlaku Inspanning Verbentenis, yang merupakan perjanjian untuk melakukan upaya yang sebaik baiknya. Dengan telah melakukan upaya sebaik baiknya, maka apabila terjadi kerugian manajemen tidak layak untuk dinyatakan bersalah. ( Advokat Supriai Asia )

Tanda tangan digital dalam hukum perjanjian di Indonesia, merupakan hal yang baru, oleh sebab itu sebelum kita membahas tentang tanda tangan digital perlu kiranya kita pahami dahulu fungsi dari tanda tangan, cap jempol, stempel atau sejenisnya yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tanda tangan digital. Fungsi tanda tangan. Ada fungsi tanda tangan, cap jari atau stempel dalam perjanjian atau dokumen hukum, yaitu : Anti Penyangkalan. Artinya adalah dengan adanya tanda tangan orang tidak bisa menyangkal apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Menjaga Integritas Perjanjian. Artinya dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka apabila ada perubahan di kemudian hari yang tidak sah dalam suatu perjanjian akan diketahui. Sebagai contoh, apabila pihak lain merubah perjanjian yang ditandatangani, maka akan tahu perubahan itu, seperti dicoret, dihapus atau yang lain. Apabila terjadi perubahan baik isi maupun tanda tangan, bisa diketahui melalaui uji forensik, dengan ilmu yang dikenal dengan ilmu grafology. Dengan ilmu grafologi akan dikenal tulisan atau tanda tangan seseorang, yang dirubah atau dipalsukan, baik dari tarikan garisnya, lekukannya, kemiringan penanya, tekananya, bentuknya, Wujud Kesepakatan. Artinya dengan menandatangani perjanjian, kesepakatan telah tercapai. Apakah tanda tangan merupakan syarat sah perjanjian. Tanda tangan bukan merupakan syarat sah perjanjian, tetapi dengan tidak adanya tanda tangan akan lebih sulit dilakukan pembuktian di pengadilan. Sebagai contoh apabila kita hutang kepada teman Rp. 50.000 tanpa tanda tanganpun sah. Tetapi apabila hutang Rp. 50.000.000.000 untuk menjaga agar terlindungi dari gagal bayar atau wanprestasi, baru membutuhkan tertulis dan tanda tangan. Intinya, tanda tangan bukan merupakan syarat sah perjanjian. Kekuatan Pembuktian Dokumen atau Tanda Tangan Digital. Menurut pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik maupun dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan adanya pasal ini maka dokumen elektronik dan tanda tangan digital adalah yang sah. Namun tidak semua dokumen elektronik atau tanda tangan digital merupakan alat bukti yang sah. Syarat Sah Dokumen atau Tanda Tangan Digital. Syarat Penyelenggara. Syarat pertama adalah bahwa tanda tangan digital, dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak yang memiliki otoritas sebagai penyelenggara tanda tangan digital yang disebut dengan PSRe yang memiliki syarat dokumen atau tanda tangan digital sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE yang mensyaratkan sebagai berikut : dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Syarat kedua adalah tentang syarat tanda tangan elektronik. Syarat tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian adalah tandan tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (11) UU ITE. dengan syarat sebagai berikut : data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Pengecualian dokumen yang tidak bisa menggunakan dokumen elektronik, atau tanda tangan elektronik. Dokumen yang tidak bisa menggunakan tanda tangan digital, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menerangkan sebagai berikut : surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Jenis Tanda Tangan Elektronik Sebagaimana Pasal 60 ayat (2) dan (3), PP No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik  menerangkan : (2) Tanda Tangan Elektronik meliputi: a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus: memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3); menggunakan Se~tifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. Aspek Hukum Pendaftaran Pengguna Tanda Tangan Digital. Yang dilakukan pengguna adalah mendaftar, tetapi tidak sekedar mendaftar hanya dengan email dan handphone, tetapi kita diminta input NIK, Nama, No Telp dan yang terpenting adalah biometrik wajah kita dengan cara selfie dan dideteksi dengan system liveness, yang datanya dikirimkan ke system dukcapil untuk diverfikikasi  dengan faceial recognation ( pengenalan wajah ) atau disetujui oleh dukcapil. Setelah di approve oleh penyelenggara tanda tangan digital maka pengguna bisa menggunakan tanda tangan digital. ( Advokat Supriadi Asia ).

Prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. PABU ini dibentuk oleh 2 pedoman yaitu: pedoman yang ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau juga pedoman-pedoman yang baik dan tengah banyak dipraktikkan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan kerangka konseptual atau didukung berlakunya secara autoritatif. Isi PABU Sebagai Kerangka Pedoman Kerangka pedoman berisi komponen-komponen yang tersusun secara hierarkis baik atas dasar tingkat konseptual maupun auotoritas. Kerangka pedoman ini mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan praktik dan profesi, sehingga memunculkan beragam versi mengenai PABU. Versi-versi PABU yang muncul adalah sebagai berikut : PABU Versi APB ( Accounting Principle Board). PABU dalam versi ini terdiri dari landasan konseptual seperti dalam kerangka konseptual versi FASB dan PABU yang disebut landasan operasional atau praktik yang terdiri dari prinsip mendasar, prinsip operasi umum, dan prinsip terinci.   PABU menurut versi Rubin PABU menurut versi Rubin menganalogi tingkat keautoratifan yang membentuk suatu hirarki dengan suatu bentuk bangunan rumah. Ini menggambarkan PABU sebagai kerangka pedoman yang dideskripsikan oleh AICPA dalam SAS No 43. Pada PABU versi SAS No. 69. Menggambarkan PABU sebagai dua hierarki pararel, satu untuk entitas nonkepemerintahan dan yang lain untuk entitas kepemerintahan. Sedangkan PABU versi SPAP adalah PABU yang diambil dari SAS No.69 tetapi hanya diambil untuk entitas nonkepemerintahan (bisnis dan nonbisnis). Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) memberi pedoman tentang akuntansi, yaitu: a. Pengukuran Pengukuran atau penilaian adalah penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. b. Pengakuan Pengakuan ialah suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. c. Penyajian Pengungkapan berarti pembeberan hal hal informatip yang di anggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara cara penyampaiannya. d. Pengauditan Pengauditan ialah membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan laporan keuangan untuk memberi pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. PABU yang dikenakan pada perusahaan sehingga investor memiliki tingkat minimum konsistensi dalam laporan keuangan yang mereka gunakan ketika menganalisis perusahaan untuk tujuan investasi. Penutup PABU hal-hal seperti pengakuan pendapatan, neraca klasifikasi barang dan pengukuran saham yang beredar. Perusahaan diharapkan untuk mengikuti aturan PABU ketika melaporkan data keuangan mereka melalui laporan keuangan.